WACANA PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA
Terakhir ini kita sering mendengar bahwa Pemerintah Pusat akan memindahkan Ibukota Negara kita tercinta ini,tapi sebenarnya wacana ini sudah direncanakan sejak jaman IR Soekarno. LALU BENARKAH???
Benar, kata Rizal, Soekarno pernah menyambangi lokasi yang sekarang disebut Palangkaraya di Kalimantan Tengah itu. Namun, untuk menjadikannya lokasi baru ibu kota, menurut dia tidak tepat juga.
"Yang diinginkan Soekarno adalah membagi beban Jakarta, menampilkan wajah-wajah muka yang baru Indonesia tak hanya di Jakarta," ujar Rizal. bahwa Soekarno sudah membangun kota baru diKalimantan ini yang akan disiapkan sebagai Ibukota Negara Yang baru.
lalu bagaimana gagasan ini muncul??
ini bermula dari studi tentang kesehatan kota-kota pantai di Pulau Jawa oleh Hendrik Freek Tillema, seorang ahli kesehatan Belanda yang bertugas di Semarang. Tillema suka menyebut dirinya “insinyur kesehatan dan kebersihan”. Hasil studi itu menyimpulkan: “Kota-kota pelabuhan di pantai Jawa yang tak sehat menyebabkan orang tidak pernah memilih sebagai kedudukan kantor pemerintah, kantor pusat niaga dan industri, pusat pendidikan, dan sebagainya.”
Umumnya kota-kota pelabuhan hawanya panas, tidak sehat, mudah terjangkit wabah. Hawa tak nyaman membuat orang cepat lelah, semangat kerja menurun. Tak terkecuali Batavia, kota pelabuhan itu kurang memenuhi syarat sebagai “pusat pemerintahan” ibukota Hindia Belanda, tulis H.F. Tillema, seperti dikutip Haryanto Kunto dalam Wajah Bandoeng Tempo Doeloe. Rekomendasinya: kota Bandung sebagai ibukota (pusat pemerintahan) yang baru.
Usul Tillema kepada Gubernur Jenderal J.P. Graaf van Limburg Stirum (1916-1921) untuk memindahkan ibukota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung mulai dilaksanakan pada 1920. Pengusaha swasta menyambut gagasan ini dengan memindahkan kantor pusat dagang mereka. Meneer Steeflanda, pemilik Oliefabrieken Insulinde, tercatat sebagai pengusaha pertama yang memindahkan kantor pusatnya. Kemudian diikuti Tentara Bala Keselamatan (Leger des Heils), instansi pemerintah seperti Jawatan Kereta Api Negara, Dinas Pekerjaan Umum, Jawatan Metrologi, Jawatan Geologi, Departemen Perdagangan, Kantor Keuangan, Kementerian Peperangan, dan sebagainya. Yang belum sempat pindah: Departemen Dalam Negeri, Departemen Pendidikan dan Pengajaran, dan Volksraad.
Pembangunan juga dilakukan untuk melengkapi infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan untuk sebuah pusat pemerintahan. Membangun museum, penambahan tenaga listrik, pembukaan jalur penerbangan udara, membuka hubungan “Radio Telepon”, dan sebagainya. Malang, malaise keburu tiba. Rancana pemindahan pusat pemerintahan dihentikan.
Usai Indonesia merdeka, Bandung menjadi salah satu calon ibukota negara. Tapi ia akhirnya hanya dikenal sebagai “ibukota Asia-Afrika” karena menjadi tempat Konferensi Asia-Afrika pada 1955. Kini, Bandung tak masuk deretan kota yang akan dijadikan calon ibukota. Sama seperti Jakarta, Bandung juga sudah terlalu padat. Dan lagi... sebagian menjadi lautan cai alias banjir. Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengakui bahwa rencana pemindahan ibu kota yang kini tengah bergulir, tidak terlepas dari ide Presiden Joko Widodo.
"Ya memang pak Presiden pernah juga melontarkan ide soal pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Jawa," kata Teten di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/7/2017) malam.
Menurut Teten, ide pemindahan ibu kota muncul dari pengalaman Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta.
"Beliau menyampaikan susah sekali membenahi kota Jakarta ini. Ongkos terlalu mahal, bukan hanya biaya ya, tapi ongkos politik, ongkos sosial," ucap Teten.
Di sisi lain, lanjut Teten, pemerintah ingin ada keseimbangan antara pusat dan daerah. Memindahkan ibu kota ke wilayah tengah Indonesia dinilai bisa menjadi solusi pemerataan.
"Kan ada banyak alternatif misalnya Kalimantan daerahnya masih luas tidak ada gempa. Saya kira bagus," ucap Teten.
Jika tahap awal sudah selesai, maka direncanakan tahun depan sudah ada keputusan pemerintah terkait kota pengganti Jakarta. Kebijakan ini menjadi catatan pemerintah karena menyangkut kondisi pusat pemerintahan Indonesia ke depannya.
Terkait hal ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, dana untuk pemindahan Ibu Kota rencananya tak akan seluruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah akan melibatkan swasta untuk ikut menggarap rencana itu.
Respons Presiden Joko Widodo pun masih irit bicara terkait masalah pemindahan Ibu Kota negara ini. Presiden RI ke-7 itu berjanji akan menyampaikan sikap resmi pemerintah dalam waktu yang tepat.
“Nanti akan saya sampaikan pada waktunya. Akan saya sampaikan,” kata Jokowi, di Jakarta, Selasa, 4 Juli 2017.
Pemerintah juga berkaca pada negara-negara yang sudah memisahkan ibu kota negara dengan pusat bisnisnya. Amerika Serikat misalnya, memindahkan ibu kota dari New York ke Washington. Contoh yang lebih dekat, Australia memindahkan ibu kota dari Melbourne ke Canberra.
"Saya kira itu wacana yang bisa terus didalami di perkaya. Saya kira beban Jakarta ini terlalu berat karena kota dagang tapi kota pemerintahan juga," ucapnya.
Sementara terkait pembiayaan, Teten mengatakan bahwa tidak harus melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah bisa mencari alternatif skema pembiayaan bekerjasama dengan swasta.
"Bisa di luar APBN," kata Teten
Posting Komentar